Perusahaan Tambang Dinilai Cemari Aliran Sungai Batangtoru

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA Selasa, 22 Oktober 2013 – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam ‘FMTS’ , menggelar aksi teaterikal di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Mereka mendesak Kementerian ESDM untuk mencabut izin tambang emas PT.AR. Pasalnya, buangan limbah perusahan tambang emas sudah mencemari daerah aliran sungai Batangtoru.

“Kami mendesak Menteri ESDM, JW agar mencabut izin tambang PT. AR. Karena pembuangan limbah perusahaan tersebut berdampak negatif bagi masyarakat sekitar,” kata BS, koordinator aksi FMTS, Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Disebutkan, 23 September 2012 lalu, telah ditandatangani nota kesepahaman bersama antara pihak perusahaan dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Salah satu poinnya mensyaratkan PT. AR berkewajiban membangun jaringan pipa pembuangan limbah ke Desa Bongal, Muara Opo, agar limbah dapat di buang ke laut.

“Namun, hingga kini tak satu pipa pun terpasang. ini jelas merugikan masyarakat. Anehnya, pemerintah kabupaten malah merayu masyarakat agar bersedia mengulur-ulur waktu,” ujarnya.

Dikatakan, puluhan ribu masyarakat di dua kecamatan daerah aliran sungai akan terkena imbas limbah tersebut. Mengingat, mayoritas masyarakat di tiga kecamatan Batangtoru memanfaatkan sungai tersebut guna kebutuhan hidup.

"Dasar sungai pun telah dipenuhi lumpur hitam,” ujarnya.

Menurutnya, sejak beroperasinya tambang emas PT. AR ini, sudah acapkali terjadi bentrok antara warga masyarakat dengan aparat keamanan yang notabene membentengi perusahaan tambang milik asing ini.

“Ironisnya, masyarakat yang menolak mendapat kecaman dari pemerintah kabupaten dan penangkapan bagi warga yang melakukan protes atas kebijakan yang dibuat. Alhasil, warga masyarakat sebagai pemilik tanah ulayat dari leluhurnya akhirnya tidak berdaya,” kata Bangun.

Analisis:

Di era yang semakin maju, semakin banyak kebutuhan manusia yang harus terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan tidak dipungkiri memerlukan uang yang tidak sedikit. Maka dari itu saat ini memang uang bisa mengendalikan segalanya. Membenarkan apa yang salah. Kebanyakan orang hanya melihat jumlah uangnya saja tanpa memikirkan bagaimana konsekwensi dan efek negatif dari adanya perusahaan tambang asing tersebut. Ironisnya, pemerintah yang seharusnya melindungi warga negaranya sendiri, malah lebih memberatkan kepada perusahaan tambang asing tersebut tanpa memberitahukan apa alasannya. Mungkin masyarakat akan menerima apabila diberi pilihan atau penanggulangan yang terbaik atas efek negatif yang dihasilkan akibat adanya perusahaan tambang asing tersebut.